Pada Minggu, 21 Desember 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja sekaligus memastikan pembangunan hunian tetap (hunian tetap atau huntap) bagi para korban bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Langkah ini di gelar sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka menengah setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut akhir November hingga awal Desember 2025.
Latar Belakang Bencana Di Sibolga
Bencana yang melanda Sibolga merupakan kombinasi banjir bandang dan longsor akibat hujan ekstrem, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman warga. Dampaknya sangat luas: sejumlah korban jiwa, kerugian materi, dan ratusan rumah rusak dari ringan hingga berat. Pemerintah dan instansi terkait masih terus melakukan tahap pemulihan, dari fase darurat ke rehabilitasi.
Peran Dan Sikap Pemerintah Pusat
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa negara hadir secara penuh dalam penanganan pascawaktu tanggap darurat melalui langkah konkret. Yaitu pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Pembangunan ini di lakukan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bagian dari prioritas penanganan bencana di seluruh Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pada kegiatan groundbreaking (peletakan batu pertama) yang di selenggarakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Sibolga, Mendagri hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menandai di mulainya pembangunan 200 unit huntap tahap awal, yang di peruntukkan bagi korban terdampak.
Skema Pembangunan Dan Pendataan
Mendagri meminta agar pemerintah daerah segera melakukan pendataan yang rinci (by name by address) terhadap warga terdampak, terutama yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang, agar bisa segera menerima kompensasi dan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Pendataan ini penting agar proses pembangunan dan pemberian bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Untuk rumah yang rusak berat maupun hilang, menurut Tito, akan menjadi tanggung jawab negara untuk di bangun kembali melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain dalam skema gotong royong pembangunan.
Kolaborasi Lintas Kementerian Dan Dukungan Non-Pemerintah
Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana merupakan upaya kolaboratif lintas lembaga. Selain Kemendagri dan Kementerian PKP, ada dukungan dari pemerintah daerah (Pemda), DPRD, serta yayasan dan pihak nonpemerintah dalam penyediaan lahan, dukungan sumber daya dan proses percepatan pembangunan.
Dalam beberapa kasus, bantuan swadaya dari kelompok masyarakat, CSR perusahaan, serta yayasan turut membantu percepatan pemulihan dan pembangunan rumah bagi para penyintas bencana.
Program Lainnya Untuk Korban Bencana
Selain pembangunan huntap, pemerintah juga menyiapkan:
-
Program bantuan hunian sementara (huntara) sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak.
-
Bantuan sosial langsung bagi keluarga korban, seperti santunan kepada ahli waris dan bantuan jaminan hidup selama pemulihan awal.
-
Bantuan stimulus untuk pemulihan ekonomi warga, termasuk bantuan modal usaha pascabencana.
Upaya lain termasuk restitusi administrasi kependudukan bagi korban yang kehilangan dokumen penting seperti KTP dan akta kelahiran, di mana tim Dukcapil di turunkan ke wilayah terdampak untuk mempercepat proses.
Kesimpulan
-
Pemerintah hadir secara nyata dalam program pemulihan pascabencana di Sibolga melalui pembangunan hunian tetap bagi korban yang kehilangan tempat tinggal, atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
-
Tahap awal pembangunan huntap di Sibolga mencakup 200 unit, dengan target lanjutan sesuai kebutuhan warga terdampak.
-
Kolaborasi lintas sektor — dari kementerian, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat — menjadi kunci keberhasilan pemulihan jangka panjang.
-
Program pendukung lainnya, seperti bantuan sosial, jaminan hidup, dan pemulihan administratif, mempercepat kembalinya kehidupan normal bagi para korban.
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan hunian tetap (huntap)?
Hunian tetap adalah rumah permanen yang di bangun untuk menggantikan tempat tinggal warga yang hilang atau rusak berat akibat bencana, membantu mereka kembali beraktivitas normal setelah masa tanggap darurat.
2. Siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan huntap?
Pembangunan huntap untuk korban bencana di Sibolga merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan pihak nonpemerintah sesuai skema gotong royong.
3. Berapa banyak hunian tetap yang akan dibangun di Sibolga?
Tahap awal yang di mulai adalah pembangunan 200 unit huntap; jumlah ini dapat bertambah sesuai kebutuhan dan rencana lanjutan.
4. Selain huntap, apakah ada bantuan lain untuk korban bencana?
Ya. Pemerintah juga menyediakan bantuan sosial, jaminan hidup sementara, bantuan pemulihan ekonomi, hunian sementara, dan layanan administrasi kependudukan gratis bagi korban.
5. Apa peran pemerintah daerah dalam proses ini?
Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pendataan detail warga terdampak, menyediakan lahan untuk pembangunan dan membantu koordinasi pelaksanaan program pemulihan bersama pemerintah pusat.
